Ketahanan Pangan VS Masa Depan Petani Kecil

Bergas289 | Berbagai masalah pertanian di Indonesia, seperti masalah cuaca, berkurangnya lahan pertanian akibat konversi lahan, dan masalah lainnya, menyebabkan terjadinya gagal panen di banyak daerah. Hal ini kemudian membuat beberapa komoditas pangan di beberapa daerah mengalami kelangkaan. Untuk mengatasi hal tersebut, serta untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional, pemerintah kemudian memudahkan masuknya impor beberapa komoditas pangan dengan jalan menghapus bea masuk impor. Beberapa komoditas tersebut antara lain: beras, kedelai, jagung, gandum, dan ubi kayu atau sagu.

Meskipun kebijakan yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan jangka pendek, namun tetap akan merugikan petani. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia UGM, Masyhuri. “Harga pangan yang tinggi akan memicu inflasi dan menurunkan pendapatan riil masyarakat nonpetani. Tetapi bagi petani produsen pangan, kenaikan harga pangan akan meningkatkan pendapatan petani. Jika kebijakan itu hanya bertujuan untuk menurunkan harga, penurunan tarif sampai nol persen ini akan mengurangi laju kenaikan harga. Akan tetapi penurunan tarif tersebut tidak melindungi petani. Petani yang sudah miskin tidak mempunyai peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Dan dengan mahalnya harga produk pertanian pangan sebenarnya merupakan momentum untuk meningkatkan pendapatan petani. Tapi momentum itu justru disia-siakan oleh pemerintah”, katanya seperti dilansir oleh Vivanews.

Penurunan tarif pada komoditas beras, kedelai, jagung, gula dan hasil pertanian lain akan meningkatkan impor produk tersebut dan menurunkan harga produk itu dari harga internasional. Hal ini, kata Masyhuri, akan berakibat tidak meningkatnya pendapatan petani, kalau harga dunia tidak naik, justru akan menurunkan harga produk pertanian dan menurunkan pendapatan petani. Padahal kenaikan harga produk pertanian ini sudah ditunggu-tunggu petani. “Kenapa pemerintah tidak memperhatikan nasib petani?” kata dosen jurusan Agrobisnis Fakultas Pertanian UGM itu.

Selain itu, komoditas terigu yang tidak diproduksi domestik pun seharusnya tidak dibebaskan, karena akan memicu ketergantungan impor terigu yang semakin besar. Harga terigu yang murah akan meningkatkan permintaan terigu dalam negeri dan meningkatkan impor terigu yang sudah 100% impor.

Menurut Masyhuri, seharusnya kebijakan pemerintah adalah mengurangi beban konsumen kecil tanpa harus mengorbankan petani. Bagaimana kebijakan yang pro petani dan konsumen kecil, itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tidak semua konsumen harus dilindungi, hanya konsumen miskin saja yang harus dilindungi, sedangkan konsumen berpenghasilan menengah ke atas tidak seharusnya menerima perlindungan, apalagi dengan mengorbankan petani.

(By Bergas CB-ditambah kutipan dari Vivanews.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *