Refleksi Kesenjangan dalam Bingkai (In)Toleransi: Telaah Kritis Film “?”

Isu “Toleransi” (atau sebaliknya “In-Toleransi”) hingga kini masih saja menjadi topik yang senantiasa hangat mengisi ruang-ruang diskusi mahasiswa. Salah satunya ketika sekelompok mahasiswa di kampus menggelar diskusi dengan tema “Peran Kaum Muda dalam Merawat Keberagaman dan Toleransi di Indonesia” pada malam tadi (20/12/2017). Diskusi ini dikemas dalam bedah film berjudul “?” (tanda tanya) yang dirilis tahun 2011 silam.

Dalam perspektif saya sebagai mahasiswa, rupanya di kampus tempat saya menimba ilmu masih belum banyak memberikan ruang dialektika di tataran pemikiran. Banyaknya pengetahuan teknis yang diberikan di bangku kuliah, tidak sebanding dengan pengetahuan dalam membentuk landasan moral-etik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kebanggaan sebagai “kampus rakyat” telah terbang makin menjauh ke awang-awang seiring dengan menjauhnya kehadiran mahasiswa dalam mengupayakan penyelesaian persoalan dasar masyarakat.

Praktek (in)Toleransi dalam Kehidupan Kampus

Salah satu hal yang menarik dalam diskusi malam ini adalah terkait hasil penelitian SETARA Institute yang disampaikan oleh moderator diskusi tentang “Indeks Kota  Toleran Tahun 2017”. Berdasarkan penelitian tersebut, Kota Bogor menempati posisi ke-3 terbawah sebagai kota toleran dengan skor 3,05 dari skala 1 – 7 (Tabel 1).

Tabel 1. Sepuluh kota di Indonesia dengan indeks toleran terendah (SETARA Institute 2017)

No. Kota Skor
1 DKI Jakarta 2,30
2 Banda Aceh 2,90
3 Bogor 3,05
4 Cilegon 3,20
5 Depok 3,30
6 Yogyakarta 3,40
7 Banjarmasin 3,55
8 Makassar 3,65
9 Padang 3,75
10 Mataram 3,78

Secara metodologi, SETARA Institute menggunakan kerangka penelitian Grim dan Finke (2006)[1]

yang telah dimodifikasi. Terdapat 3 indikator utama yang dipakai Brian J. Grim dan Roger Finke dalam mengukur tingkat kebebasan beragama atau derajat intoleransi, yaitu: (1) Pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok agama-agama tertentu; (2) Peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama; (3) Regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Sementara modifikasi yang digunakan SETARA Institute adalah dengan menambahkan indikator “komposisi penduduk berdasarkan agama”.

Berdasarkan fakta empiris yang saya gali dari mahasiswa di kampus, nampaknya hasil penelitian tersebut memang mencerminkan situasi yang ada. Dalam ruang-ruang sosial, kelompok keyakinan mayoritas telah melakukan hegemoni dan dominasi dalam praktek-praktek kehidupan di dalam kampus, bahkan terutama terjadi di dalam asrama kampus.

Pertama, bagaimana ruang publik di dalam asrama, seperti ruang pertemuan (aula) di dalam gedung dan lorong-lorong asrama, telah secara sepihak dikooptasi oleh satu kelompok tertentu sebagai sarana peribadatan tanpa adanya persetujuan di awal tanpa paksaan kepada kelompok lainnya.  Sementara itu, kelompok keyakinan lain tidak memiliki akses dan kesempatan yang sama. Padahal seharusnya akses dan kesempatan yang merupakan bagian dari hak sebagai penghuni asrama tersebut hadir, seiring dengan kewajiban dasar yang secara bersama telah ditunaikan (semua mahasiswa tanpa terkecuali telah membayar biaya asrama yang sama untuk mendapatkan ragam fasilitas yang sama).

Kedua, mekanisme pemilihan Senior Residence (SR) ditentukan dengan salah satu kriterianya adalah memiliki keyakinan kelompok mayoritas tersebut. Entah apa alasannya, namun struktur kebijakan semacam ini kemudian menghadirkan praktek-praktek yang diskriminatif bagi sekelompok minoritas yang ada. Misalnya, dalam sebuah hasil wawancara dengan penghuni asrama yang menganut keyakinan minoritas, saya menemukan batasan terkait kebijakan jam malam, dimana ketika lewat dari jam malam asrama dengan alasan mengikuti kegiatan kelompok keyakinannya di luar asrama (adanya situasi pembatas dari fakta pertama yang membuat kegiatan ini tidak bisa dilangsungkan di dalam asrama), yang bersangkutan mendapatkan sanksi sesuatu aturan yang ada. Sementara hal sebaliknya, ketika kelompok mayoritas tersebut melewati jam malam dengan alasan mengikuti kegiatan kelompok keyakinannya di tempat ibadah di luar asrama hingga larut malam, ada pengecualian atas sanksi tersebut.

Fenomena ini menurut saya menjadi belenggu bagi hadirnya pemikiran mahasiswa yang kritis terhadap realitas persoalan kebangsaan. Bagaimana tidak, kesenjangan itu hadir dalam praktek diskriminasi simbolik terhadap keyakinan yang dianut, dengan mengabaikan alas situasi kebangsaan kita yang dibangun di atas keberagaman, baik itu keyakinan, etnis, dan budaya. Mulai sedari awal, mahasiswa menghadapi ketidakadilan yang secara terus-menerus direproduksi hingga kemudian menghadirkan kegelisahan-kegelisahan dan “pertempuran-pertempuran” pemikiran (ideologis) di ruang supra-struktur[2]. Lambat laun tanpa disadari mahasiswa kemudian perlahan demi perlahan mulai lupa terhadap basis-struktur[3] dari persoalan-persoalan kebangsaan. Lebih dalam lagi, institusi-institusi pendidikan yang menempa generasi muda penerus bangsa ini telah menjauh dari mandat konstitusionalnya.

Konflik Kebangsaan dalam Imajinasi Supra-Struktur

Berkaca dari hasil penelitian SETARA Institute, saya mencoba menarik isu toleransi ke dalam ruang basis-struktur atas persoalan kebangsaan hari ini. Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, kesenjangan sosial dari seluruh wilayah di Indonesia yang tercermin dalam indeks rasio gini menunjukkan bahwa Jakarta, Yogyakarta, Depok dan Bogor (Jawa Barat) menempati posisi 5 teratas dengan jumlah indeks rasio gini terbesar.

Hal ini mengindikasikan bahwa, sejatinya konflik yang mencuat atas nama etnis, keyakinan, dan persoalan identitas lainnya dalam masyarakat bangsa yang majemuk ini tidak terlepas dari persoalan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Dengan kata lain, persoalan basis-struktur sesungguhnya adalah akar persoalan kebangsaan hari ini yang manifestasinya dalam konflik dikemas (secara spontan sebagai suatu respon sosial atau secara terstruktur dirancang sebagai sebuah komoditas politik) dalam isu bernuansa supra-struktur.

Dalam scene-scene film “?” yang menjadi instrumen diskusi malam tadi, nampak bagaimana konflik SARA mudah sekali hadir dalam struktur masyarakat yang dalam kesehariannya bergulat dalam kondisi basis-struktur yang serba terbatas. Sementara pada kehidupan nyata, mari kita tengok beberapa konflik beraroma identitas yang pernah terjadi skala nasional, mulai dari konflik Ambon, Sampit, hingga Mesuji. Melalui kemasan SARA (supra-struktur) yang dibawakan, dibalik itu sesungguhnya berakar dari persoalan ketimpangan akses dan penguasaan alat-alat produksi (basis-struktur). Hilangnya “bacaan” yang kritis terhadap akar persoalan ini, bisa jadi karena begitu mudahnya bangsa ini disuguhkan imajinasi supra-struktur sebagai sebuah “bualan” wacana elit yang senantiasa dipropagandakan berulang-ulang oleh kelompok masyarakat elit yang dilahirkan dari institusi-institusi pendidikan yang telah menjauh dari mandat konstitusionalnya.

Sebagai penutup, pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam bagi terselenggaranya diskusi ini, terutama kepada panitia penyelenggara. Kedua, saya ingin mengajak kepada segenap generasi intelektual yang “masih tersisa”, baik di dalam maupun di luar kampus, marilah kita memikirkan ulang arti kehadiran kita beserta tugas-tugas kebangsaan kita dalam memberikan jalan keluar bagi persoalan kebangsaan yang nyata. Kita tidak bisa mengatasi konflik atas nama “(in)toleransi” tanpa kita memikirkan bagaimana penyelesaian persoalan dasar masyarakat yang menyangkut basis-struktur sebagaimana saya uraikan di atas. Selama persoalan kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi terus kita posisikan sebagai isu pinggiran, selama itu pula isu “(in)toleransi” menjadi persoalan permukaan yang tidak kunjung menemukan titik penyelesaian.

[1] Grim BJ, Finke R. 2006. International religion indexes: Government regulation, government favoritism, and social regulation of religion. Interdisciplinary Journal of Research on Religion.

[2] Supra (sosial) struktur meliputi: kesadaran, agama (keyakinan), kelas, negara, keluarga.

[3] Basis (sosial) struktur merujuk kepada cara-cara produksi dan relasi produksi. Dalam konteks persoalan kebangsaan, cara dan relasi produksi misalnya terkait kemiskinan, kesenjangan ekonomi, persoalan pangan,ketimpangan akses dan penguasaan alat-alat produksi (tanah, pupuk, dlsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *