Apa Itu “Indonesia Gelap”?
“Indonesia Gelap” adalah sebuah gerakan yang muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak transparan dan merugikan masyarakat. Tajuk ini pertama kali muncul sebagai tagar di media sosial pada 17 Februari 2025 dan kemudian menjadi slogan utama dalam demonstrasi mahasiswa serta organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah.
Siapa yang Memprakarsai Gerakan Ini?
Aksi “Indonesia Gelap” diprakarsai oleh sejumlah kelompok mahasiswa, termasuk Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Indonesia. Seiring waktu, gerakan ini semakin meluas dengan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang merasa keberatan terhadap kebijakan pemerintah.
Dimana Saja Protes Ini Terjadi?
Gelombang demonstrasi berlangsung di berbagai kota besar Indonesia, termasuk:
- Jakarta: Demonstrasi digelar di kawasan Patung Kuda dan DPRD sejak 17 Februari 2025.
- Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya: Aksi diikuti oleh mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
- Palembang, Pekanbaru, Solo, Makassar, dan Bandar Lampung: Ribuan demonstran turun ke jalan menuntut perubahan kebijakan pemerintah.
Apa Pemicu Gerakan “Indonesia Gelap”?
Gerakan ini lahir sebagai respons terhadap sejumlah kebijakan kontroversial pemerintahan Prabowo-Gibran, antara lain:
- Pemangkasan anggaran pendidikan akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
- Program Makan Bergizi Gratis yang dianggap sebagai alat politik dan menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI.
- Pembungkaman ekspresi terhadap musisi dan seniman, termasuk pemeriksaan band punk asal Purbalingga karena lagu “Bayar, Bayar, Bayar” yang mengkritik korupsi aparat.
- Kelangkaan gas LPG 3 kg yang berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.
- Pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dinilai kontraproduktif dengan upaya pemulihan sosial dan ekonomi.
Tuntutan Utama Massa Aksi “Indonesia Gelap”
Seruan aksi “Indonesia Gelap” yang akan berlangsung pada Jumat, 21 Februari ini akan membawa 17 tuntutan utama, yaitu:
- Mengesahkan RUU Masyarakat Adat
- Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Menolak Revisi UU TNI
- Menolak Revisi UU POLRI
- Menolak Revisi Tata Tertib DPR
- Menolak Revisi UU Minerba
- Menolak Revisi UU Kejaksaan
- Mengevaluasi Efisiensi Anggaran
- Mengevaluasi Kabinet Gemuk
- Mengevaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah
- Mengevaluasi Penghapusan Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen/Guru
- Membatalkan Multifungsi TNI-POLRI
- Membatalkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
- Membatalkan APBN Danantara
- Membatalkan Pembangunan IKN Nusantara
Makna “Indonesia Gelap”
Tagar “Peringatan Darurat” dan “Indonesia Gelap” ini menyoroti berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Beberapa aspek yang memicu gerakan ini antara lain reformasi kepolisian, permasalahan subsidi energi, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. Sebelum tagar “Peringatan Darurat” mengudara kembali, masyarakat Indonesia sudah dihadapkan dengan berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang semakin memburuk.
Pendapat Pakar dan Respons Pemerintah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa gelombang protes ini terjadi akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Prabowo yang dianggap semakin kontroversial dan tidak berpihak kepada rakyat. Para akademisi dan aktivis juga mengkritik efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pendidikan dan layanan publik.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran bertujuan untuk optimalisasi pengeluaran negara, meskipun mendapat banyak kritik dari masyarakat. Hingga kini, belum ada sinyal dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan demonstran.
Kesimpulan
Gerakan “Indonesia Gelap” mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap tidak transparan dan merugikan. Dengan tuntutan yang jelas dan aksi yang terus berlanjut, demonstrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil masih memiliki suara dalam demokrasi Indonesia. Bagaimana pemerintah merespons tuntutan ini akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan yang baru berjalan ini.
